Butuh Solusi Audit, Keuangan & Pajak yang terpercaya?
Masyhuri Solusindo
diterbitkan pada 13 Oktober 2026
Penghapusan Sanksi Pajak 2026 Sampai Kapan? Ini Isi KEP-239/PJ/2026 untuk Pengusaha
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 8 Oktober 2026 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. Bagi pengusaha yang masih memiliki denda pajak, penghapusan sanksi pajak 2026 ini bisa menjadi kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban dengan beban yang lebih ringan.
Apa Itu KEP-239/PJ/2026?
KEP-239/PJ/2026 adalah keputusan Dirjen Pajak yang mengatur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Dasar pengaturannya berkaitan dengan PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026.
Perlu dipahami bahwa fasilitas ini menyasar sanksi administratif, bukan pokok pajak. Jika masih ada pokok pajak yang harus dibayar, kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan.
Sanksi Pajak Apa Saja yang Bisa Dihapus?
Kebijakan ini mencakup beberapa kategori sanksi administratif berikut.
Sanksi keterlambatan penyampaian SPT.
Sanksi keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
Sanksi atas pembetulan SPT secara sukarela.
Sanksi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
Sanksi terkait hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Tidak semua kasus otomatis memenuhi syarat. Jenis sanksi dan ketentuan dalam lampiran keputusan tetap perlu diperiksa satu per satu.
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Sampai Kapan dan Berapa Besarnya?
Besaran pengurangan berbeda menurut jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban. Untuk denda keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar, jadwalnya sebagai berikut.
8 Oktober sampai 31 Desember 2026, sanksi dihapus 100%.
1 Januari sampai 31 Maret 2027, sanksi dikurangi 50%.
1 April sampai 30 Juni 2027, sanksi dikurangi 25%.
Jadwal persentase ini berlaku untuk kategori keterlambatan penyampaian SPT yang disebutkan di atas. Untuk kategori sanksi lainnya, besaran pengurangan mengacu pada lampiran KEP-239/PJ/2026.
Syarat Penghapusan Sanksi Pajak
Wajib pajak perlu memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK 71 Tahun 2026, serta ketentuan khusus dalam KEP-239/PJ/2026. Beberapa hal yang perlu disiapkan.
Sanksi administratif belum dilunasi.
Surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.
Tidak ada gugatan atau upaya hukum lainnya. Jika sebelumnya sudah diajukan, dokumen pencabutan perlu disiapkan.
Dokumen permohonan yang lengkap.
Persyaratan dapat berbeda sesuai jenis sanksi dan kondisi perpajakan masing-masing wajib pajak.
Batas Waktu Pengajuan Penghapusan Sanksi Pajak
Pengurangan atau penghapusan sanksi tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028.
Batas pengajuan ini berbeda dengan periode untuk memperoleh persentase tertentu. Penghapusan 100% untuk keterlambatan SPT hanya berlaku pada 8 Oktober sampai 31 Desember 2026. Semakin lambat, semakin kecil pengurangan yang bisa didapat.
Cara Mengajukan Penghapusan Sanksi Pajak
Kumpulkan seluruh SKP, STP, dan dokumen lain yang memuat sanksi, lalu cek jenis pajak, masa atau tahun pajak, jumlah sanksi, dan status pembayarannya.
Cocokkan jenis sanksi dengan lampiran KEP-239/PJ/2026.
Rekonsiliasi pokok pajak dan pembayaran yang sudah dilakukan.
Siapkan dokumen pendukung dan surat pernyataan bermeterai.
Ajukan permohonan sesuai prosedur DJP dan simpan bukti penyampaiannya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KEP-239/PJ/2026 berlaku sejak kapan?
Berlaku sejak 8 Oktober 2026.
Penghapusan sanksi pajak 100% sampai kapan?
Untuk keterlambatan penyampaian SPT, penghapusan 100% berlaku pada 8 Oktober sampai 31 Desember 2026. Setelah itu turun menjadi 50% (Januari sampai Maret 2027) dan 25% (April sampai Juni 2027).
Sampai kapan permohonan bisa diajukan?
Paling lambat 1 Oktober 2028.
Apakah penghapusan sanksi pajak otomatis?
Tidak. Wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan.
Apakah pokok pajak ikut dihapus?
Tidak. Yang dihapus atau dikurangi hanya sanksi administratifnya.
Butuh Bantuan Menelaah Sanksi Pajak Perusahaan?
Menelaah jenis sanksi, menghitung kewajiban, dan menyusun permohonan membutuhkan ketelitian. KJA MS dapat membantu memeriksa posisi perpajakan perusahaan Anda, termasuk mengidentifikasi sanksi yang mungkin masuk cakupan KEP-239/PJ/2026, sebelum periode 100% berakhir.